Advertisement
PROBOLINGGO - Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kraksaan menyoroti penggunaan identitas Nahdliyin dalam narasi politik yang dikaitkan dengan Partai Amanat Nasional (PAN).
Sekretaris PC GP Ansor Kraksaan, Abd. Wahid atau Akank Wahid, menyatakan pihaknya sejalan dengan sikap PW GP Ansor Jawa Timur yang meminta agar kedekatan dengan warga Nahdlatul Ulama tidak berhenti pada slogan atau kepentingan branding politik.
Menurut Wahid, partai politik tetap memiliki ruang untuk membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat Nahdliyin. Namun, ia menilai penggunaan identitas Nahdliyin untuk kepentingan elektoral perlu dihindari.
“Pada dasarnya Nahdliyin jangan dijadikan identitas untuk meraup suara semata. Jika memang peduli itu sah-sah saja, karena semua bebas kenal dengan personal dari Nahdliyin sendiri, tapi urusan branding tidak perlu membawa kata Nahdliyin itu sendiri,” kata Wahid.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul kritik dari PW GP Ansor Jawa Timur terhadap narasi PAN yang dikaitkan dengan sebutan “Partai Anak Nahdliyin”.
PW GP Ansor Jawa Timur sebelumnya meminta agar klaim kedekatan dengan warga Nahdliyin dibuktikan melalui kebijakan nyata yang dinilai memberi manfaat kepada masyarakat.
Dalam kritik tersebut, persoalan pemindahan pendamping desa juga disebut sebagai salah satu isu yang perlu mendapat perhatian.
Wahid menegaskan, sikap kritis tersebut tidak berarti GP Ansor Kraksaan bersikap antipati terhadap PAN.
Ia menyebut kepengurusan GP Ansor Kraksaan berasal dari beragam latar belakang politik sehingga organisasi tersebut tetap membuka komunikasi dengan seluruh kelompok.
“Perlu kami garis bawahi, Ansor Kraksaan bukan organisasi yang anti-PAN. Terbukti dari kepengurusan yang ada saat ini, banyak kader yang berasal dari berbagai unsur partai politik. Tapi ayo kita sama-sama besarkan rumah besar kita, yaitu Ansor,” ujarnya.
Wahid berharap seluruh partai politik lebih mengedepankan program, kebijakan, dan kerja nyata kepada masyarakat tanpa menjadikan identitas sosial maupun keagamaan sebagai komoditas politik.
“Kami berharap semua partai politik berjalan secara profesional, termasuk PAN. Jangan jadikan Nahdliyin sebagai objek politik belaka,” pungkasnya.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak PAN terkait pernyataan tersebut. AkurasiMedia membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak yang berkepentingan untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang.(rs)
