Advertisement
PROBOLINGGO, Jumat (29/5/2026) – Aliansi Gerakan Pemuda Desa (GPD) mendesak Mahkamah Partai untuk bertindak tegas apabila ditemukan kader partai yang terbukti melanggar instruksi organisasi, khususnya terkait dugaan keterlibatan dalam pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Desakan tersebut disampaikan menyusul berkembangnya informasi di masyarakat mengenai dugaan keterlibatan seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dalam aktivitas yang dikaitkan dengan dapur program MBG.
Ketua Gerakan Pemuda Desa, Solihin, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin berspekulasi mengenai benar atau tidaknya dugaan tersebut. Meski demikian, ia meminta partai melakukan penelusuran secara transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah maupun organisasi politik.
“Kami menghormati asas praduga tak bersalah. Tetapi jika memang ada kader yang terbukti melanggar arahan partai, maka Mahkamah Partai harus bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran,” ujar Solihin kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, sikap tegas diperlukan untuk menjaga marwah organisasi sekaligus memastikan seluruh kader mematuhi garis kebijakan yang telah ditetapkan partai.
Isu tersebut mencuat setelah beredarnya video yang memperlihatkan seorang anggota DPRD Kabupaten Probolinggo tengah melakukan peninjauan ke sebuah dapur yang disebut-sebut berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis. Video yang sebelumnya diunggah melalui media sosial itu kemudian tersebar luas di berbagai grup WhatsApp dan memicu beragam tanggapan dari masyarakat.
Perbincangan semakin berkembang setelah muncul informasi dari sejumlah pihak yang menyebut oknum anggota DPRD tersebut pernah menyampaikan sedang membangun dapur MBG dan mengeluhkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Informasi tersebut hingga kini belum dapat diverifikasi secara independen.
Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, sebelumnya diketahui telah mengingatkan seluruh kader partai agar tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis untuk kepentingan pribadi maupun mengambil keuntungan dari pelaksanaannya.
Menanggapi isu yang berkembang, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Probolinggo sebelumnya juga telah menyampaikan kepada PortalProbolinggo.com bahwa persoalan tersebut akan diteruskan kepada jajaran partai di tingkat atas untuk mendapatkan penanganan sesuai mekanisme organisasi.
Di sisi lain, anggota DPRD yang dikaitkan dengan isu tersebut telah memberikan klarifikasi dan membantah memiliki maupun mengelola dapur MBG sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak. Klarifikasi itu pernah disampaikan dalam pemberitaan yang dimuat PortalProbolinggo.com.
Meski telah ada bantahan, Aliansi Gerakan Pemuda Desa menilai langkah klarifikasi saja belum cukup untuk meredam spekulasi yang berkembang di masyarakat. Mereka berharap ada proses penelusuran internal yang terbuka sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Mahkamah Partai terkait tindak lanjut atas isu tersebut. Seluruh informasi yang berkembang masih sebatas dugaan dan belum terdapat keputusan resmi yang membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak yang disebutkan.
Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah dan membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
